JawaPos.com - Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu angkat bicara soal rencana pemerintah melahirkan mobil nasional berbasis kendaraan listrik.

Menurut dia, mobil nasional hanya akan berhasil jika dijalankan secara murni sebagai proyek industri, bukan sebagai agenda politik jangka pendek. 

Yannes menjelaskan, sejarah panjang upaya membangun mobil nasional di Indonesia menunjukkan kegagalan yang berulang karena proyek tersebut lebih sering dijadikan alat pencitraan ketimbang strategi kemandirian industri.

“Kalau pemerintah masih menjadikan mobil nasional sebagai alat politik, hasilnya akan sama seperti dulu, berhenti di tengah jalan. Kita sudah punya contoh dari Morina, Maleo, Timor, Bimantara, sampai Esemka. Semuanya gagal karena tidak dibangun di atas fondasi industri yang kuat,” ujar Yannes saat dihubungi JawaPos.com.

Ia menilai langkah menggandeng Hyundai dalam pengembangan mobil nasional berbasis kendaraan listrik adalah peluang besar.

Namun pemerintah harus memastikan proyek ini berdiri di atas fondasi bisnis yang sehat dan ekosistem industri lokal yang kokoh.

“Agar tidak mengulang kesalahan masa lalu, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan rantai pasok otomotif milik entitas dalam negeri yang berkolaborasi dengan mitra global kelas dunia,” jelasnya.

Yannes mencontohkan keberhasilan VinFast di Vietnam sebagai bukti nyata, bahwa negara dengan ekonomi yang jauh lebih kecil dari Indonesia pun bisa melahirkan mobil nasional jika digarap dengan serius dan profesional. 

“VinFast itu bukan proyek politis. Mereka membangun industri dari hulu ke hilir, menggandeng mitra teknologi global, memastikan transfer teknologi yang nyata, dan menyiapkan riset pasar sebelum produksi massal,” ujarnya.

Menurut Yannes, agar proyek mobil nasional Indonesia berkelanjutan, pemerintah perlu menerapkan Transfer of Technology (ToT) yang ketat. Terutama untuk komponen strategis seperti baterai dan sistem kendali elektronik (ECU). 

Selain itu, perlu target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bertahap hingga 80 persen dalam lima tahun agar industrinya benar-benar mandiri.

“Jangan lagi rebadge atau hanya ganti logo. Kita harus membangun industri parts sendiri, riset pasar yang matang, dan memastikan tata kelola yang transparan di bawah lembaga independen. Kalau ini dijalankan secara konsisten, proyek mobil nasional bisa menjadi katalis reindustrialisasi, bukan sekadar proyek pencitraan,” tegas Yannes.

Ia menambahkan, pada dasarnya Indonesia memiliki semua modal untuk sukses: Pasar besar, tenaga kerja kompeten, dan sumber daya baterai berlimpah. 

Yang dibutuhkan hanya kemauan politik untuk tidak mencampuradukkan kebijakan industri dengan kepentingan kekuasaan. “Mobil nasional seharusnya menjadi simbol kemandirian ekonomi, bukan alat politik,” pungkasnya.

Sebelumnya, rencana pemerintah melahirkan mobil nasional berbasis kendaraan listrik (EV) kembali mengemuka setelah Hyundai Motor Company menyatakan kesiapannya untuk ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut.