JawaPos.com - Eskalasi pertarungan antara negara dan elite teknologi kian terbuka, ditandai langkah salah satu pendiri Google, Sergey Brin, yang secara agresif meningkatkan dukungan finansial untuk menggagalkan rencana pajak kekayaan miliarder di California, Amerika Serikat. Manuver ini memperlihatkan bagaimana kekuatan modal digunakan secara langsung untuk memengaruhi arah kebijakan publik.

Dorongan kebijakan redistribusi di California yang menargetkan individu dengan kekayaan di atas USD 1 miliar menjadi pemicu utama resistensi. Negara bagian yang selama ini menjadi pusat inovasi teknologi global justru menghadapi perlawanan dari para aktor yang membangun ekosistem tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Kamis (19/3/2026), Brin menambah donasi sebesar USD 25 juta (sekitar Rp 425 miliar, kurs Rp 17.000 per dolar AS) kepada komite aksi politik, setelah sebelumnya menyumbang USD 20 juta. Dengan demikian, total kontribusinya mencapai USD 45 juta atau sekitar Rp 765 miliar untuk mendukung upaya menggagalkan kebijakan tersebut.

Baca Juga:Sergey Brin dan Elite Silicon Valley Danai PAC untuk Menggagalkan Pajak 5 Persen bagi Miliarder California

Keterlibatan ini tidak berdiri sendiri. Mantan CEO Google, Eric Schmidt, turut memperbesar kontribusinya dengan tambahan USD 1,02 juta setelah sebelumnya menyetor USD 2 juta. Konsolidasi ini menandakan bahwa perlawanan terhadap pajak kekayaan telah menjadi agenda bersama elite teknologi, bukan sekadar keputusan individual.

Rancangan kebijakan yang dikenal sebagai California Billionaire Tax Act mengusulkan pajak satu kali sebesar 5 persen atas aset miliarder guna membiayai pendidikan, bantuan pangan, dan layanan kesehatan. Jika disahkan, kebijakan ini berlaku berdasarkan status domisili per 1 Januari 2026, dengan implikasi finansial signifikan bagi individu seperti Brin yang memiliki kekayaan sekitar USD 247 miliar.

Namun demikian, ketentuan tersebut memicu langkah antisipatif. Brin dilaporkan telah memindahkan domisilinya ke Nevada pada akhir tahun lalu, termasuk kepemilikan properti senilai USD 42 juta di kawasan Danau Tahoe. Pola serupa terlihat di kalangan miliarder lain yang berupaya memitigasi dampak kebijakan berbasis domisili.

Di sisi lain, komite aksi politik Building a Better California yang didukung Brin dan Schmidt juga mendorong inisiatif tandingan bertajuk "Protect Retirements" untuk membatasi penerapan pajak retroaktif. Juru bicara organisasi, Abby Lunardini, menegaskan, "Kami percaya pada investasi publik dalam perumahan, infrastruktur, dan pendidikan, tetapi juga bahwa warga California berhak atas akuntabilitas dan perlindungan terhadap penggunaan pajak mereka."

Selain itu, dukungan terhadap gerakan ini meluas ke tokoh teknologi lain seperti Peter Thiel, Chris Larsen, hingga CEO DoorDash Tony Xu dan CEO Stripe Patrick Collison. Koalisi ini memperlihatkan bahwa resistensi terhadap pajak kekayaan telah berkembang menjadi gerakan kolektif lintas perusahaan teknologi besar.

Sementara itu, keterlibatan Sergey Brin dalam ranah politik meningkat dalam dua tahun terakhir, seiring menguatnya tekanan regulasi terhadap industri teknologi di Amerika Serikat. Dia tercatat menghadiri jamuan di Gedung Putih, di mana Donald Trump menyebut pasangannya sebagai "pacar MAGA yang luar biasa."

Momen tersebut mencerminkan semakin cairnya batas antara elite teknologi dan kekuasaan politik, sekaligus menunjukkan bagaimana jejaring personal dan politik menjadi bagian dari strategi menghadapi kebijakan yang berpotensi memengaruhi kepentingan ekonomi mereka.

Pada akhirnya, dinamika ini menegaskan pergeseran lanskap global: miliarder teknologi tidak lagi sekadar pelaku ekonomi, tetapi aktor strategis dalam pertarungan kebijakan publik. Ketika negara berupaya memperluas redistribusi kekayaan, respons dari elite justru semakin terorganisasi, menjadikan isu ini sebagai pertarungan terbuka antara kepentingan fiskal dan kekuatan kapital global.

Baca Juga:Sergey Brin Galang Dana Politik Miliarder untuk Krisis Perumahan California di Tengah Ancaman Pajak Kekayaan