JawaPos.com - Lebih dari 10.000 warga Jepang dilaporkan memadati jalanan Tokyo pada Kamis (19/3) malam dalam sebuah demonstrasi besar yang menolak agenda kebijakan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Aksi ini menjadi sorotan global, terutama karena berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah.

Massa berkumpul di depan Second Members' Office Building, Gedung DPR Jepang, sambil membawa berbagai poster bertuliskan 'No War' dan 'Oppose Constitutional Revision'.

Mereka menyerukan pentingnya mempertahankan Konstitusi damai Jepang sekaligus menolak langkah pemerintah yang dinilai berpotensi menyeret negara itu ke arah militerisasi.

Mengutip via China Daily, Konstitusi Jepang yang mulai berlaku pada 1947 dikenal luas sebagai konstitusi pasifis. Pasal 9 secara tegas menyatakan bahwa Jepang menolak perang sebagai hak kedaulatan negara dan tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa internasional.

Namun, Perdana Menteri Sanae Takaichi bersama sejumlah politisi konservatif telah lama mendorong revisi terhadap Pasal 9. Pernyataan terbaru Takaichi yang menegaskan komitmennya untuk mengubah konstitusi memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat.

Salah satu peserta aksi, Natsuki Mitomi, menegaskan bahwa Pasal 9 telah menjadi fondasi penting dalam menjaga Jepang tetap berada di jalur damai selama puluhan tahun.

Baca Juga:Iran Siap Amankan Kapal Jepang Lewati Selat Hormuz, Tegaskan Tidak Tutup Jalur Penyaluran Energi Global

“Pasal ini sangat penting bagi masa depan Jepang. Kami tidak bisa membiarkannya dihapus oleh Takaichi,” ujarnya kepada wartawan.

Kekhawatiran publik semakin meningkat setelah pemerintah mempercepat penguatan kemampuan militer. Kementerian Pertahanan Jepang diketahui telah mengirimkan peluncur rudal serta peralatan lain untuk sistem rudal Type 12 yang telah ditingkatkan ke kamp Pasukan Bela Diri Darat di Prefektur Kumamoto tanpa penjelasan publik sebelumnya.

Pihak kementerian menyatakan bahwa sistem tersebut akan resmi ditempatkan di pangkalan itu pada 31 Maret mendatang. Seorang demonstran lain bernama Ryoko mengaku khawatir karena Kumamoto merupakan kampung halaman keluarganya.

“Pemerintah sangat tidak bertanggung jawab jika menempatkan rudal tanpa mendengar suara warga atau mengadakan penjelasan terlebih dahulu,” katanya.

Senada dengan itu, seorang peserta aksi bermarga Misawa mengkritik keras kebijakan tersebut. Ia menilai pemerintah telah mengambil langkah yang berpotensi membahayakan keselamatan publik tanpa transparansi yang memadai.

Aksi demonstrasi ini mencerminkan kekhawatiran mendalam masyarakat Jepang terhadap arah kebijakan pertahanan negara mereka. Di saat dunia tengah diwarnai konflik yang semakin memanas, terutama di Timur Tengah, banyak warga Jepang menolak negaranya ikut terseret dalam pusaran eskalasi militer global.