“Perlu ada pemahaman di sisi aparatur Pemda soal pentingnya SPM ini. Jadi pemahaman dimulai dari Setda, kemudian diturunkan ke dinas dinas agar mereka memahami soal skala prioritas penggunaan anggaran daerah. Jadi alokasi anggaran lebih diutamakan ke pemenuhan SPM ini,” kata Halilul.

Ia juga memberikan contoh mengenai pengalokasian anggaran daerah. Jika suatu daerah masih kekurangan pelayanan dasar, maka sektor lain dapat menyesuaikan alokasi anggarannya.

Misalnya anggaran besar yang sebelumnya dialokasikan untuk sektor olahraga dapat dikurangi. Sebagian anggaran tersebut dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Oke misalnya tadi anggaran Dinas Olahraga Rp10 miliar, gak apa-apa prestasi olahraga daerah itu sementara tidak jadi prioritas dulu dan diiklaskan anggaran jadi hanya Rp1 miliar, sisanya Rp9 miliar dialokasikan untuk pemenuhan SPM,” kata Halilul memberikan contoh.

Menurut Halilul, kesamaan persepsi di kalangan aparatur pemerintah daerah sangat diperlukan. Tanpa pemahaman yang sama, pemenuhan SPM akan sulit diwujudkan secara optimal.

Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai hak-hak dasarnya. Peran organisasi masyarakat sipil dinilai penting untuk membantu mengedukasi masyarakat mengenai standar pelayanan minimal yang harus mereka terima.