JawaPos.com – Jelang 100 hari kerja masa Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berhembus kencang soal adanya reshuffle. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku, belum mengetahui adanya isu tersebut.

Ditemui usai pelantikan pejabat di lingkungan Kemenko PM, di Jakarta, Senin (20/1), ia mengatakan, bahwa masalah reshuffle kabinet merupakan urusan Presiden Prabowo, sebagai hak prerogatif. Namun sejauh ini, belum ada informasi terkait hal tersebut.

“Kayaknya sih enggak ya, tapi enggak tahu saya. Itu urusan Presiden ya,” ungkapnya.

Sementara terkait evaluasi khusus jelang 100 hari kerja, Ketua Umum PKB itu mengaku, jika Presiden sejatinya tak mengenal istilah evaluasi di masa kerja berapa hari atau berapa lama. Evaluasi dilakukan sesuai dengan program kerja yang sedang berjalan.

“Pak Presiden tidak ada istilah 100 hari, pokoknya setiap saat evaluasi, setiap saat kinerja ditingkatkan,” tegasnya.

Hasil kinerja Kabinet pun menunjukkan tingkat kepuasan yang baik oleh masyarakat menurut survei Kompas. Baginya, ini adalah bentuk kepercayaan publik kepada pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

“Ini tentu sangat membanggakan. Ini memacu kita semua untuk terus bekerja keras, untuk memenuhi harapan. Sebetulnya yang disebut kepuasan itu kan harapan,” ungkapnya. Hasil ini pun disebutnya sebagai bentuk kesolidan para pasukan yang solid, rapi, dan pekerja keras.

Disinggung soal target efisiensi Prabowo, Cak Imin mengatakan, jika itu sudah menjadi visi Presiden sejak awal. Kementerian dan lembaga diminta mengurangi biaya yang dikeluarkan. Sehingga hasil efisiensi ini benar-benar bisa dialihkan untuk program masyarakat.