Pembusukan

Di ujung pemerintahan Jokowi, muncul juga rencana melebur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dihapuskan oleh semangat reformasi karena dianggap lembaga mubazir tanpa kerja yang jelas. Terdapat kesan bahwa pembentukan lembaga tinggi negara ini dilakukan hanya untuk mengakomodasi Jokowi setelah ia tidak menjadi presiden lagi.

Dalam ilmu politik, posisi seperti Jokowi yang tak lama lagi akan berakhir masa jabatannya ini disebut sudah menjadi bebek lumpuh –lame duck.  Seekor bebek lumpuh seharusnya sudah tidak perlu lagi membuat kebijakan-kebijakan strategis, apalagi ketika kebijakan tersebut akan berdampak buruk bagi pemerintahan mendatang.

Seorang presiden di akhir masa jabatannya seharusnya berkonsentrasi memastikan transfer kekuasaan berlangsung secara mulus dan membantu presiden berikutnya supaya dapat bertugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi sebaliknya, sebagai lame duck, Jokowi malah menjadi semakin aktif melemahkan lembaga-lembaga negara.

Secara bersamaan, langkah-langkah Jokowi saat ini juga telah membawa lembaga kepresidenan ke jalur yang berbahaya. Apa yang akan terjadi jika setiap presiden melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya di ujung masa jabatannya? Lembaga kepresidenan pun telah terkena virus pembusukan itu.

Lembaga-lembaga negara merupakan bagian penting dari demokrasi. Karena itulah, reformasi dimulai dengan dibangun dan ditatanya institusi-institusi penopang demokrasi.

Pembusukan lembaga-lembaga negara ini tidak hanya berakibat pada rusaknya lembaga-lembaga tersebut, namun juga pada robohnya demokrasi. Sepanjang sejarah, pembusukan demokrasi senantiasa diawali dengan pembusukan lembaga demokrasi.

Ketika lembaga-lembaga negara bermasalah, ia tak akan bisa menjalankan fungsi sesuai amanat konstitusi. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akan semakin merajalela karena yang seharusnya menjadi lembaga pengawas atau yang melakukan check and balance telah dilemahkan.

Membangun demokrasi dan menjaga agar demokratisasi itu tetap di jalurnya adalah sebuah proses panjang yang tak ada akhirnya. Pertanyaannya, apakah akan kita biarkan pohon demokrasi Indonesia membusuk sebelum berkembang dan berbuah begitu saja? (*)

 *) Okky Madasari, Sosiolog dan sastrawan